Selasa, 01 November 2011

Pejabat Menentukan Langkah dan strategis, Rendra : Memahami Situasi dan Kondisi Masyarakat Saat Ini

MALANG, NAGi. Bupati Malang, H Rendra Kresna menegaskan, pejabat yang baru dilantik dan pengambilan sumpahnya, harus menyadari dan memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat pada saat ini. Karena tugas dan tanggung jawab itu, bukan semata melaksanakan kewajiban rutin, tetapi juga hendaknya dapat membaca situasi, mentukan langkah strategis dan taktis dalam rangka menata membina dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini, dikemukakan Rendra pada acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural eselon II, III, dan IV sebanyak 161 orang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Jumat (9/10) pekan lalu di Pendopo Agung Kabupaten Malang. “Untuk itu, diperlukan pengerahan segala daya dan upaya dari seluruh kemampuan untuk dapat menggerakkan roda organisasi Pemerintah Kabupaten Malang, agar dapat memenuhi harapan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Rendra, yang ketika itu dihadiri Wakil Bupati, Ahmad Subhan, Sekretaris Daerah (Sekda) Dr Abdul Malik, SE, MSi, para staf ahli bupati, asisten, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, Ketua TP PKK Kabupaten Malang Ny Hj Jajuk Rendra Kresna, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang, Ny Hj Nurul Abdul Malik.

Selanjutnya dikatakan Rendra, birokrasi pemerintah diharapkan dapat menempatkan diri sebagai institusi yang benar-benar dapat menjalankan fungsi sebagai pelayanan masyarakat. ”Efektifitas penyelenggaraan pemerintah membutuhkan aparat pemerintah yang profesional dengan pola sikap dan perilaku yang berorientasi pada pemberian pelayanan secara maksimal kepada masyarakat,” harap Rendra, yang juga mantan Wakil Bupati Malang periode 2005-2010.

Menurut Rendra, pengertian birokrasi itu sendiri identik dengan pemerintah, baik itu pusat mau pun daerah, merupakan organisasi publik yang mempunyai komposisi terstruktur, hirarkir, mempunyai pembagian kerja dan spesifikasi tugas yang sistematis dan jelas, kode etik, disiplin dan memiliki kontrol operasional. “Oleh karena itu, apabila kita memahami dan memaknai birokrasi itu sendiri, maka fungsi pelayanan kepada masyarakat akan terlaksana dengan baik, jika kondisi unsur pemberian pelayanan juga telah tertata dengan baik,” kata Rendra, berpijak pada asumsi tersebut, marilah introspeksi ke dalam lingkungan kerja masing-masing sudahkan semua sistem, mekanisme, prosedur dan tatalaksana telah berjalan dengan baik.

Dianjurkan Rendra, karena yang kita berikan kepada masyarakat tidak akan optimal, jika kinerja institusi juga belum maksimal. “Karena itu, marilah kita benahi kinerja institusi tempat kita berkeja masing-masing, agar produktivitas kerja dapat ditingkatkan dengan jalan memberdayakan seluruh komponen dan sumberdaya yang telah dimiliki,” ajak Rendra, yang juga Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Malang, tidak dapat dipungkiri bahwa pada tujuan dari seluruh aktivitas permintaan bermuara pada unsur pelayan publik.

Menyadari harapan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menurut Rendra adalah terletak pada komitmen pemerintah terhadap upaya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan prinsip-prinsip good governace. “Keterkaitan hal tersebut, maka pada kesempatan ini, saya sampaikan bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPSI), maka saya berharap agar para pejabat di lingkungan Pemkab Malang dapat memahami dengan baik secara filosofis mengenai ketentuan ketentuan pokok dalam PP tersebut,” harap Rendra, sehingga mempermudah dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut di lingkungan SKPD masing-masing, sehingga dapat menjamin kinerja dari SKPD akan lebih terjaga dan dapat terus ditingkatkan.

Dikatakan Rendra, pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh. “Kondisi yang demikian itu penting, agar dapat meningkatkan rasa mawas diri bagi aparatur, sebagai tindak cegah terjadinya penyimpangan, dan penyalagunaan wewenang, serta sesegera mungkin dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan setiap aparatur untuk diperbaiki dan disempurnakan,” ungkap Rendra, sebagai birokrat hendaknya jadilah birokrasi yang produktif, efektif, efisen, dan berdaya saing dengan penuh dedikasi, loyalitas yang tinggi kepada pimpinan.

Dimaksudkan loyalitas dalam arti, kata Rendra kesetiaan dan kepatuhan kepada peraturan dan perundang-undangan yang salah satu indikatornya harus mampu diwujudkan dengan menunjukkan kinerja yang dibebankan kepada setiap individu. Serta mampu memberikan pembinaan ke bawah yang akhirnya semua dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan secara berjenjang. (bala/ger)

Daftar Nama Pejabat yang Dimutasi

NAMA PANGKAT JABATAN LAMA JABATAN BARU
Dr Muhammad Fauzi, MSi Pembina Utama Muda IV/c Kepala Dinas Kesehatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Dra Lailatul Fitriyah, MSi Pembina Tk I IV/b Kepala Badan Keluarga Berencana Asisten Administrasi Setda
Drs Adi Satrijo Rachmad Pembina Tk I IV/b Kepala Kantor Pananaman Modal Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda
Purnadi, SH, MSi Pembina Utama Muda IV/c Asisten Administrasi Setda Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
Drs EK Hafi Lutfi, MM Pembina Tk I IV/b Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Ir Sujono, MP Pembina IV/a Sekretaris Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
Sukowiyono, SH, MM Pembina Tk I IV/b Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah Kepala Badan Keluarga Berencana
Drs Mursyidah, Apt, MKes Pembina Tk I IV/b Kabid Pengelolaan & Pengawasan Farmasi, Makan, Minuman & Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan
Drs Khoirul Fathoni, MSi Pembina Tk I IV/b Kabid Tenaga Teknis Pendidikan Dinas Pendidikan Kepala Kantor Penanaman Modal
Dr Ir Budiar, MSi Pembina IV/a Kepala Bagian Kerjasama Setda Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Drs Doddy Hardiyono Pembina Tk I IV/b Kabid Pengembangan & Pengkajian Kependudukan Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabag Tata Usaha UPT Perizinan
Drs Abdul Haris, MSi Pembina IV/a Kabid Penelitian & Pengembangan Ekonomi & Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Sekretaris Dinas Sosial
Dra Aning Yuliandari, MM Pembina IV/a Sekretaris Dinas Sosial Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dra Sri Untari Pembina Tk I IV/b Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa & Politik Sekretaris Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Drs Arifin Pembina Tk I IV/b Sekretaris Dinas Energy & Sumberdaya Mineral Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah
Dra Mamik Sri Utami, MSi Pembina Tk I IV/b Sekretaris Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan
Drs Sutrisno Pembina IV/b Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Sekretaris Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
Drs Ainur Rofiq Mansur Pembina IV/a Kabid Mutasi Jabatan Badan Kepegawaian Daerah Sekretaris Badan Kepagawaian Daerah
Dra Shanti Purwaningtyas Pembina IV/a Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Drs Adi Karyanto, MPd Pembina Yk I IV/b Sekretaris Dinas Pendidikan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Dra Endah Parminingtyas, MSi Pembina IV/a Camat Kesembon Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, 2011.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar