MALANG, NAGi. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, rame-rame melakukan kegiatan “Reses” di masing Daerah Pemilihan (Dapil). Tidak ketinggalan, Miskari, SP, Wakil Ketua Komisi A, Jumat (23/9) baru-bariu ini, turun ke Dapil IV (Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, dan Kecamatan Turen). Maksud dan tujuan dari kegiatan reses III tahun 2011, Anggota DPRD untuk menampung dan menyerap aspirasi usulan dari masyarakat yang belum terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik pada tingkat kecamatan atau kabupaten. Ada pun yang menjadi sasarannya adalah warga masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD. Hasil kegiatan reses, dapat menambah wawasan dan bahan yang bisa dijadikan salah satu acuan bagi anggota DPRD dalam upaya mendorong pembangunan yang muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini, dilaksanakan Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Dampit, menurut Miskari kegiatan reses dilaksanakan di BPU tempatnya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat desa lainya. “Saya senang bertemu dengan anggota masyarakat secara langsung, agar seluruh masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya/keluhan yang terkait dengan program atau kebijakan pemerintah yang belum tertampung di Musrembang Kabupaten Malang,” kata Miskari, yang juga anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ketika itu dihadiri Camat, Danramil, Kapolsek, Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kecamatan Dampit, Tim Pengerak PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Karang Taruna, Kader Posyandu dan seluruh masyarakat wilayah Dapil IV berjumlah sekitar 200 orang.
Selanmjutnya dijelaskan Miskari, segala masukkan ini, nanti pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait atau memperjuangkan program dan kebijakan pemerintah yang belum terakomodir dalam Musrenbang. “Akan saya tanyakan kepada SKPD yang terkait dengan masukkan atau keluhan anggota masyarakat. Proyek-proyek yang diusung oleh masing-masing kecamatan semuanya itu, dikompetisi di tingkat Musrenbang Kabupaten, dan Pemkab Malang akan menetapkan sesuai dengan sekala prioritasnya,” ujar Miskari, tetapi semuanya itu tergantung dari kesanggupan APBD tahun 2011, yang hanya disiapkan untuk belanja modal dan barang sekitar Rp 500 juta lebih, dari total APBD 2010 Rp 1,8 triliun.
Dikatakan Miskari, program-program yang diajukan dalam Musrenbang Kabupaten Malang, itu harus disinkronkan dengan visi, misi Mandep Manteb Pemkab Malang. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu, harus sesuai dengan visi-misi Pemkab Malang, dan juga harus sinkron dengan program-program Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat,” harap Miskari, sehingga apabila belum terlaksan dalam tahun 2011 atau 2012, mudahan-mudahan pembangunan di Dapil IV ini, akan terealisasi.
Masukkan Masyarakat
Anggota masyarakat KH H Burahnuddin mengatakan, bangga sekali karena baru kali ini bisa berdialog langsung dengan wakil rakyat, sehingga bisa menyampaikan segala unek-uneknya. “Desa-desa yang ada di Dapil IV ini, siap ditunjuk untuk mengikuti lomba desa, tetapi agar semua kebutuhan difasilitasi oleh pemerintah dengan demikian tidak memberatkan warga masyarakat. Selain itu, bila ada.bantuan mohon betul-betul diawasi, sehingga tepat pada sasaran,” saran KH Burhanuddin, semua aspirasi yang sudah di sampaikan agar betul-betul diperjuangkan dengan pemerintah, dan kami anggota masyarakat menanti jawabannya, bila dilakukan reses lagi.
Sementara itu, Syamsul Arifin, mengharapkan apa yang telah disampaikan tentang anggaran kemitraan yang meliputi bidang Kebinamargaan, Keciptakaryaan dan Pengairan yang dikucurkan ke wilayah mohon di awasi dan dikontrol, sehingga tepat sasaran. ”Mohon bantuan dana untuk pembuatan jalan makadam atau dalam bentuk paving di masing-masing desa merupakan akses jalan demi meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Syamsul, jalan-jalan aspal yang sudah rusak segera diprioritaskan untuk diperbaiki, termasuk penyemiran.
Hal yang sama juga diungkapkan, Siamah Handono mengharapkan Bidang Pendidikan UPTD Kecamatan Dampit atau yang termasuk dalam Dapil IV, agar pemerintah dapat meninjau kembali dalam hal peningkatan kesejahteraan guru. “Hal ini, agar tingkat pendidikan menjadi lebih baik, mengingat gaji untuk guru Non Pegwai Negeri Sipil (N-PNS) angat minim. Melalui kegiatan reses ini, Anggota DPRD Dapil V dapat mengkonsultasikan pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang untuk memperjuangkan penambahan honornya, apabila tidak diusulkan pemerintah,” tegas Siamah, masalah insentif guru tersendat, bahkan sudah dua tahun belum terealisasi, sehingga perlu ada tindak lanjut dari pemerintah
Selain itu, kata Siamah, dalam permasalahan sumbangan sarana dan prasarana TK belum dibagikan secara merata Kecamatan Dampit dan wilayah Dapil IV memerlukan didirikan tambahan TK Negeri untuk menjembatani guru TK yang sudah diangkat menjadi PNS.
Ditindaklanjuti
Menurut Miskari reses ini, merupakan media penyaluran aspirasi warga masyarakat untuk keadaan yang lebih baik. “Untuk pelebaran jalan raya, pembuatan zebra cross dan warning light akan disampaikan pada dinas perhubungan agar segera ditindaklanjuti. Sedangkan menyangkut pendidikan, mengenai masalah insentif guru akan disampaikan pada Kepala Dinas Pendidikan untuk dianggarkan, sedangkan sumbangan sarana an prasarana TK yang belum merata akan disampaikan dalam rapat dan dibahas dengan bagian pembangunan dan Dinas Pendidikan agar diperhatikan,” janji Miskari, dalam pendirian TK Negeri di masing-masing desa akan diusulkan kepada Diknas agar bisa direalisasikan pendirian TK tersebut.
Sedangkan untuk perluasan gedung aula UPTD TK/SD Kecamatan Dampit. Kata Miskari, akan diusulkan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. “SPM yang diajukan kepada kepala desa akan dijadikan wacana untuk pembahasan dengan Dinas Kesehatan, apakah hal tersebut perlu untuk dilakukan perubahan atau diberikan solusi lain yang lebih baik. Demikan pula dengan pengurusan atas tanah akan dibahas agar prosedur pelaksanaannya lebih efektif,” tutur Miskari, sedangkan hal yang berhubungan dengan pembangunan gedung, jalan dan drainase akan diusulkan kepada Dinas Bina Marga agar direalisasikan pembangunannya sesuai kesiapan dana APBD. (hmsd/ger)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar