Menyeret Nama-nama Oknum Partai Demokrat, Korupsi dan Pendanaan Parpol

KASUS DUGAAN SUAP yang melibatkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam ditenggarai turut menyeret Partai Demokrat (PD). Bendahara Umum dan salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal PD diwartakan berada di belakang transaksi success fee proyek Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Mungkinkah korupsi diberantaskan, jika ia berakar pada kepentingan Parpol?

Perselingkuhan politik antara dunia usaha dan politisi Parpol yang menghasilkan korupsi sebenarnya bukan berita baru. Bank Dunia, seperti dikutip Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) pada pidato pembukaan Konfrensi Internasional Pemberantasan Penyuapan dan Bisinis Internasional di Bali, mensinyalir ada satu triliun dollar AS dikeluarkan dunia usaha untuk menyuap. Di Indonesia, main mata antara dunia bisnis, unsur-unsur penguasa, dan politisi Parpol juga berlangsung sejak lama.

Pada era Orde Baru, para pengusaha lazim diminta sumbangan untuk yayasan-yayasan yang dibentuk dan diketuai sendiri oleh mantan Presiden Soeharto. Sebagian dana yang terhimpun kemudian disalurkan untuk membiayai Golongan Karya, “partai pemerintah” yang didesain untuk memenangkan Pemilu manipulatif Orde Baru. Tak mengherankan, jika Golkar yang kemudian menjadi Partai Golkar kelimpungan menghimpun dana politik pasca Orde Baru.

Meningkat Jelang Pemilu

Meski pun demikian, jika berita tentang dugaan keterlibatan pengurus PD dalam kasus suap Sesmenpora itu benar, tetap saja kasus ini menarik untuk disimak, karena beberapa alasan. Pertama, Presiden SBY yang dari PD tengah gencar-gencarnya mengampanyekan pemberantasan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, SBY bahkan berjanji akan berdiri paling depan memberantas korupsi.

Kedua, sudah tak terhitung anggota dan pengurus Parpol serta anggota DPR yang ditahan, karena terlibat tindak pidana suap dan korupsi. Kasus suap Alih Fungsi Hutan Lindung di Riau Kepulauan dan Sumatera Selatan, juga kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (2004) dan sejumlah kasus suap lain tak hanya melibatkan satu Parpol tetapi hampir semua Parpol di DPR. Mereka tidak pernah jera dan juga tak pernah belajar dari pengalaman pahit politisi lain yang dipermalukan secara publik. Tanpa rasa malu-malu, apalagi bersalah, para politisi Parpol seringkali bersembunyi di balik pepesan kosong partai yang seolah-olah berpihak kepada nasib rakyat dan masa depan bangsa.

Ketiga, dugaan keterlibatan pengurus PD terkait success fee pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang ini, berlangsung ketika segenap Parpol mulai berancang-ancang menghadapi Pemilu 2014 yang semakin mahal dan kompetitif.

Saling Melindungi

Pertanyaan kemudian, mengapa kasus tindak pidana korupsi dan suap yang melibatkan politisi Parpol dan anggota DPR tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat? Di luar alasan yang bersifat personal, katakanlah ingin memperkaya diri dan hidup lebih mapan, para politisi Parpol di lembaga legislatif dan eksekutif adalah sumber utama pendanaan Parpol. Subsidi negara yang diterima Parpol yang memperoleh kursi di DPR dan DPRD terlampau kecil untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Parpol. Karena itu, salah satu-satunya jalan bagi Parpol adalah “memberdayakan” dan “mengaryakan” para politisi Parpol yang memiliki jabatan-jabatan strategis, baik di legislatif mau pun di pemerintahan.

Di DPR, misalnya, mereka mencakup unsur pimpinan komisi yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha sesuai bidang masing-masing. Bagi politisi di pemerintah, beban pencarian dana Parpol adalah di pundak para menteri serta kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari Parpol.

Oleh karena itu, kasus dugaan suap yang melibatkan Sesmenpora dan ditenggarai menyeret pula pengurus PD merupakan tangan luar biasa besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudah jadi rahasia umum, para politisi Parpol biasanya saling melindungi, jika dihadapkan pada perkara dugaan suap dan korupsi. Mekanisme saling melindungi itu, tidak terbatas pada semua politisi dalam Parpol yang sama, tetapi juga antarpolitisi dari Parpol yang berbeda.

Kekuasan Tak Terbatas

Selain faktor kebutuhan pendanaan Parpol, korupsi dan suap yang melibatkan politisi Parpol juga berakar pada kekuasaan hampir tak terbatas DPR pasca-amandemen konstitusi. Kekuasaan itu, terutama terkait otoritas DPR dalam penentuan alokasi APBN dan kewenangan konfirmasi yang dimiliki DPR untuk mengangkat pejabat publik.

Melalui hak budget yang dimiliki, Panitia Anggaran DPR atau tepatnya politis Parpol di Senayan dapat mengontrol alokasi proyek-proyek besar yang dianggarkan APBN melalui berbagai instansi pemerintah. Komisi-komisi DPR bahkan bisa menekan mitra mereka dari pemerintah agar pengusaha tertentu. Dari situlah, sekandal suap mengalir, sebagian masuk kantong politisi dan sebagian menjadi “jatah” pundi-pundi Parpol.

Di sisi lain, kasus suap Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI yang melibatkan rombongan 25 politisi DPR adalah contoh terang benderang penyalahgunaan otoritas konfirmasi dewan dalam pengangkatan pejabat publik. Kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Presiden dalam sekema sistem presindentil itu juga merupakan sumber “rezeki haram” bagi para politisi Parpol di Senayan. Pertanyaan kemudian, mampukah KPK membongkar semua ini? Jawabanya jelas tidak, sebelum kekuasaan hampir tak terbatas DPR (baca: Parpol) dipangkas dan ditinjau ulang. Kita semua tahu, sebelum dapat berbuat banyak, kekuasaan KPK pun hendak dipreteli DPR. Quo vadis Parpol-parpol kita?

SYAMSUDDIN HARIS, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI.